Kehidupan Pada Masa Pendudukan Jepang

Kehidupan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik di Indonesia pada masa Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia yang tergolong singkat, antara tahun 1942 sampaidengan tahun 1945 membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan bangsaIndonesia. Pengaruh pendudukan Jepang bagi kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagaiberikut.

1. Sosial

Rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang lebih sengsara dibandingkan pada masa Belanda. Jepang menjadikan rakyat Indonesia sebagai sumber tenaga untuk memenangkan Perang Pasifik. Tenaga rakyat dieksploitasi melalui kerja paksa (romusha), untuk menanam jarak, membangun jalan, membangun benteng pertahanan, dan lain-lainnya. Pelaksanaan romusha di bawah pengawasan tonarigumi (semacam rukun tetangga), sehingga apabila rakyat tidak melaksanakannya akan mendapat siksaan dari tentara Jepang.

Pengerahan tenaga rakyat melalui romusha mengakibatkan terjadinya mobilisasi massa. Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia, penduduknya banyak dipindahkan ke daerah lain bahkan sampai ke luar pulau. Pemindahan penduduk melalui romusha sangat menurunkan jumlah penduduk, terutama penduduk yang produktif di pedesaan. Keadaan ini menjadikan desa kekurangan tenaga kerja, sehingga lahan-lahan pertanian tidak tergarap, yang tentunya mengurangi hasil pertanian. Penduduk banyak yang mengalami kelaparan.

• Kebudayaan

Pemerintah pendudukan Jepang melarang budaya Belanda dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Begitu pun bahasa Belanda yang merupakan bahasa resmi pada masa pendudukan Hindia Belanda dilarang oleh pemerintah Jepang. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang memperkenalkan budaya Jepang pada masya-rakat Indonesia. Propaganda Jepang sebagai cahaya, pelindung dan pemimpin Asia pun dikumandangkan untuk menarik simpati rakyat. Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa) dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk menghimpun rakyat Jawa agar mengorbankan diri melalui pengabdian pada pemerintah Jepang. Melalui Jawa Hokokai inilah pemerintah Jepang memperkenalkan budaya-budaya Jepang kepada rakyat Indonesia, seperti bahasa, adat-istiadat, dan pendidikan.

Usaha lainnya yang dilakukan Jepang untuk mengembangkan kebudayaan di Indonesia adalah dengan membentuk Keimin Bunka Sidhoso atau lembaga kebudayaan. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah seniman dalam menyalurkan karya-karya seni, seperti di bidang seni sastra, lukis, drama, film, dan lainlainnya.

Lembaga kebudayaan ini mengakibatkan seni sastra pada masa Jepang berkembang pesat terutama sajak dan roman. Disamping itu berkembang pula seni lukis, sandiwara, lagu, dan fi lm mengenai cerita yang dapat menimbulkan semangat patriotisme. Walaupun demikian pemerintah Jepang tetap memberlakukan aturan bahwa karya sastra tidak boleh melawan pada Jepang, sehingga karya sastra akan senantiasa diawasi oleh lembaga kebudayaan. Jadi, karya sastra yang dihasilkan bersifat sebagai alat untuk memuji penguasa. Karya sastra pada masa Jepang diantaranya Tjinta Tanah Sutji karya Nur Sutan Iskandar, Angin Fudji karya Usmar Ismail, Taufan di atas Asia karya dr. Abu Hanifah. Pada masa ini karya sastra mengalami perkembangan walaupun sastra yang dihasilkan bersifat sebagai alat untuk memuji penguasa.

• Ekonomi

Tujuan utama Jepang mengadakan imperialism adalah untuk mencari daerah daerah yang kaya sumber daya alamnya untuk memenuhi keperluan Industrinya. Untuk itulah hasil-hasil tambang, perkebunan, pabrik, dan sektor-sektor ekonomi yang lainnya dikuasai oleh Jepang. Begitu pula hasil panen rakyat harus disetor ke koperasi, pemerintah, dan sisanya boleh disimpan untuk keperluannya sendiri.

Pada masa Jepang juga diadakan pelarangan impor, bahkan rakyat Indonesia harus membuat kain sendiri untuk dijadikan pakaian. Akibatnya rakyat banyak yang menggunakan pakaian dari karung goni. Kehidupan rakyat Indonesia pada masa Jepang sangat menderita. Rakyat kelaparan terjadi dimana-mana.

• Politik

Kekuasaan Jepang yang bersifat facistis mengakibatkan kekuasaannya dijalankan oleh golongan militer. Kekuasaan Jepang di Indonesia juga dijalankan oleh gubernur militer yang dinamakan Gunseikan dan wilayah di Indonesia juga dibagi ke dalam beberapa wilayah militer. Untuk membantu Jepang dalam menjalankan pemerintahan diangkat pegawai pemerintah.

Pada masa Jepang juga didakan pelarangan bagi rakyat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan politik. Organisasi politik yang berkembang pada masa pergerakan nasional dibubarkan oleh Jepang, kecuali organisasi itu mendukung kepentingan Jepang dalam Perang Pasifi k. Pemerintah Jepang membentuk beberapa organisasi sendiri yang semuanya ditujukan untuk kepentingan Perang Pasifik. Sikap pemerintah Jepang yang tegas itulah mengakibatkan para tokoh pergerakan nasional memilih sikap kooperatif dalam menghadapi Jepang, walaupun juga ada yang masih bersifat non kooperatif.