Akar Lahirnya Demokrasi di Indonesia

Akar-Akar Lahirnya Demokrasi di Indonesia

Pandangan Demokrasi Menurut Para Pendiri Bangsa

Di Indonesia demokrasi sudah diperbincangkan oleh para pendiri Negara sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Perbincangan tersebut telah menghasilkan konsesus bahwa Negara Indonesia harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Para pendiri Negara (The Founding Fathers) kita umumnya menyetujui bahwa Negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsesus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus ber-dasar kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demo-krasi. Jadi cita-cita atau ide demokrasi itu ada pada para the founding fathers bangsa. Mereka bersepakat bahwa Negara Indonesia jika sudah merdeka haruslah menjadi negara demokrasi. Pandangan para pendiri bangsa tentang negara demokrasi itu diungkapkan oleh Muhammad Hatta, H.O.S Cokroaminoto, dan Ir. Sukarno.

Perdebatan Mengenai Konsep Demokrasi

Contoh perdebatan mengenai konsep demokrasi dalam sejarah modern Indoenesia dapat ditelurusi pada sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Meskipun pemikiran demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya, namun pada momen tersebut, pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkristal menjadi wacana publik dan politis. Ada kesamaan pandangan dan konsesus politik dari para peserta sidang BPUPKI bahwa Negara Indonesia harus berdasarkan kerakyatan/ kedaulatan rakyat atau demokrasi.

Namun terdapat pandangan yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya cita-cita demokrasi itu diterapkan dalam pemerintahan negara. Pada momen sidang itu diperdebatkan apakah hak-hak demokratis warga negara perlu diberi jaminan undang-undang dasar atau tidak. Pandangan pertama diwakili oleh Prof. Dr. Soepomo dan Ir. Sukarno yang secara gigih menentang dimasukkannya hak-hak tersebut dalam konstitusi. Pandangan kedua diwakili oleh Moh. Hatta dan Moh. Yamin yang memandang perlunya pencantuman hak-hak warga dalam undang-undang dasar.

Lahirnya Berbagai Gerakan Kebangsaan

Program edukasi dalam politik etik telah memberikan kesempatan pada rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan ini memberikan gagasan-gagasan tentang pentingnya pendidikan bagi semua orang. Pada tanggal 20 Mei 1908, para siswa STOVIA berhasil menghimpun rekan-rekan dari beberapa lembaga pendidikan di Jawa dan membentuk organisasi. Selanjutnya berdirilah organisasi Budi Utomo. Tahun 1911 berdiri organisasi pengusaha batik dan dinamakan Serikat Dagang Islam (SDI). Tahun 1912 di Bandung, lahirlah organisasi politik dinamakan Indische Partij. Tahun 1932, Mohammad Hatta dengan Sutan Syahrir mendirikan Partai Indonesia (Partindo).

Perkembangan Demokrasi Indonesia

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sistem pemerintahan demokrasi banyak dianut oleh negaranegara yang memiliki bentuk pemerintahan republik.

Demokrasi pada awal kemerdekaan

Awal kemerdekaan, Indonesia belum dapat mengatur sistem pemerintahannya. Hal ini dikarenakan masih harus menghadapi sejum-lah tantangan dan hambatan yang harus diakhiri dengan konflik bersenjata.

Demokrasi Liberal di Indonesia

Setelah RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Pemerintah Indonesia masih menggunakan model demokrasi parlementer yang liberal. 5+Demokrasi Pancasila di Indonesia.

Demokrasi pancasila adalah paham demkorasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Dampak demokasi pancasila pada bidang ekonomi adalah demokrasi pancasila menuntut rakyat menjadi subyek dalam pembangunaan ekonomi. Dampak pada bidang kebudayaan nasional adalah demokrasi pancasila menjamin adanya fasilitas dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan.

Strategi Pergerakan Nasional Indonesia

Pendekatan Pergerakan Nasional

Pendekatan pergerakan nasional sebelum tanggal 27 Desember 1949 memiliki karakteristik yang berbeda antara sebelum tahun 1900 dan sesudah tahun 1900. Pendekatan pergerakan nasional sebelum tahun 1900 sebagai berikut:

Bersifat lokal/kedaerahan dalam mengadakan perlawana
Perlawanan negatif dengan berpindah-pindah tempat atau mengundurkan diri ke daerah yang belum terjangkau dan terkadang meminta bantuan supernatural.
Sangat bergantung pada satu tokoh kharismatis
Tidak ada rencana lebih lanjut dari pergerakan tersebut.

Pergerakan nasional setelah tahun 1900

Perlawanan bersifat nasional dan meliputi seluruh Indonesia
Perlawanan positif dengan menggunakan taktik dan senjata modern
Perlawanan dilaksanakan secara organisir dengan teratur plus menggunakan organisasi pemuda, bukan hanya konfrontasi senjata tapi juga diplomatik.
Ada tindakan lebih lanjut.

Strategi Pergerakan Nasional

Strategi perjuangan yang digunakan oleh organisasi-organisasi perjuangan nasional tidak sama antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena strategi perjuangan masingmasing organisasi disesuaikan dengan dasar ideologi yang dianut dan ciri khas dari organisasi tersebut.

Meskipun demikian, secara umum strategi perjuangan yang digunakan oleh organisasi pergerakan nasional dalam perjuangan yang digunakan oleh organisasi pergerakan nasional dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu nonkooperasi (menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial) dan kooperasi (bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial).

Ciri-Ciri Strategi Perjuangan Bangsa Indonesai Pada Abad XX
Perjuangan mengutamakan semangat persatuan Pada masa ini berkembang semangat nasionalisme sehingga perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dilandasi semangat persatuan.
Perjuangan menggunakan organisasi modern Perjuangan bangsa tidak lagi menggunakan senjata tradisional, tetapi menggunakan organisasi modern. Pada masa ini banyak didirikan organisasi modern yang bersifat

politik, ekonomi, sosial, ataupun keagamaan. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan yang hampir sama yaitu mencapai kemerdekaan bagi Indonesia. c. Pemimpin perjuangan adalah golongan cendekiawan Pemimpin perjuangan pada masa perjuangan nasional adalah golongan cendekiawan atau golongan cerdik pandai. Perjuangan tidak lagi dipimpin oleh golongan bangsawan atau para pemimpin daerah lainnya.

Golongan cendekiawan dalam memimpin perjuangan menggunakan pendekatan politik dan strategi modern. Perjuangan yang dilakukan lebih terorganisasi, sehingga perjuangan ini secara perlahan dapat membawa perubahan bagi bangsa Indonesia.