Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit terletak di daerah Tarik, Kabupaten Mojokerto, Jawa timur. Kerajaan ini berkembang dari tahun 1293-1500. Pada awalnya, daerah Tarik diberikan oleh AriaWiraraja kepada Raden Wijaya karena telah mengabdi kepada Aria Wiraraja. Selanjutnya,oleh Raden Wijaya dibangun menjadi perkampungan, Berkat kecakapan Raden Wijaya,pemukiman yang awalnya dari hutan, terus berkembang pesat, yang akhirnya menjelma menjadi Kerajaan Majapahit.

Raden Wijaya, merupakan menantu dari Raja Kertanegara dari Singosari. Prasasti Kudadu, memaparkan bahwa ketika Jayakatwang dari Kediri memberontak dengan menyerang Istana Singosari, Kertanegara gugur, sedangkan Raden Wijaya bersama istrinya dan pengikutnya berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian pergi mencari perlindungan dan mengabdi kepada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Oleh karena dalam pengbdiannya dianggap berhasil, Arya Wiraraja memberikan tanah perdikan di daerah Tarik kepada. Raden Wijaya.

Sketsa Raden Wijaya, Pendiri Kerajaan Majapahit

Saat Raden Wijaya, membangun hutan Tarik menjadi pemukiman, datang pasukan Kubilai Khan dari Mongolia. Tujuan kedatangan utasan tersebut adalah meminta pertanggung jawaban Kertanegara yang telah menolak memberikan upeti serta membuat cacat utusan Kubali Khan. Situasi ketidaktahuan pasukan Kubilai Khan atas meninggalnya Kertanegara, kemudian dimanfatkan oleh Raden Wijaya untuk balas dendam kepada Jayakatwang. Setelah Jayakatwang terbunuh oleh serbuan pasukan Kubalai Khan, Raden Wijaya dengan cerdiknya menghancurkan pasukan Kubilai Khan. Sejak saat itu, Raden wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit, bergelar Sri Jayawardhana (1293-1309).

Kerajaan Majapahit, yang semula dari hutan berkembang menjadi pemukiman hingga menjelma menjadi kerajaan, pada awalnya merupakan kerajaan Hindu bercorak agraris. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pada puncak kejayaannya, Kerajaan Majapahit bercorak maritim. Pergeseran dari corak agraris menjadi maritim, dipengaruhi beberapa hal.

Pertama, Kerajaan Majapahit menerapkan kebijakan politik dwipantara untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kebijakan dwipantara Kerajaan Majapahit, mengacu pada kebijakan politik yang dicetuskan oleh Kertanegara. Dwipantara artinya kepulauan tanah seberang. berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri kata “dwipa” yang berarti pulau dan “antara” yang berarti luar atau seberang. Pada masa Kerajaan Majapahit, istilah “Nusantara” digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Sebagai lawan dari Jawadwipa yang berati pulau Jawa. Kebijakan politik dwipantara ini selanjutnya diterukan oleh Gajah Mada. Seorang patih pada masa Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350-1389). Cita-cita Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara termuat dalam Sumpah Palapa, bahwa “lamun huwus kalah nuswantara, insun amukti palapa, yaitu “jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat”. Sumpah Patih Gajah Mada terwujud, ditandai dengan wilayah Kerajaan Majapahit semakin luas. Hampir seluruh Nusantara dapat dikuasai, kecuali Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Kerajaan Majapahit di samping di Nusantara juga kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara seperti Siam, Burma, dan Indocina. Untuk mengembangkan pengaruhnya terhadap daerah-daerah yang berada di luar Nusantara, Kerajaan Majapahit menjalankan politik “mitreka satata”, yaitu menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara tetangga.

Wilayah negara Indonesia hampir sama dengan wilayah Nusantara pada masa Kerajaan Majapahit. Bila pada masa Kerajaan Majapahit yang bercorak maritim, mampu berjaya menguasai berbagai wilayah di kawasan Asia Tenggara, maka saat ini kita perlu membangun dan membangkitkan kembali kejayaan maritim di kawasan Asia Tenggara sebagaimana Kerajaan Majapahit. Bahkan, kebijakan politik luar negeri kita yakni “bebas aktif” hampir sama dengan kebijakan “mitreka satata” Kerajaan Majapahit. Bebas untuk bersahabat dengan negara mana saja dan aktif terlibat dalam menciptakan kebebasan dan perdamaian di dunia.

Kedua, masuknya agama Hindu-Buddha akhirnya kerajaan mengenal sistem pemerintahan. Majapahit mempunyai pejabat tinggi kerajaan yang memiliki kecakapan dalam kemaritiman, seperti Patih Gajah Mada dan Mpu Nala. Sejak merdeka menjadi sebuah bangsa dan negara yang berdaulat, Indonesia dalam sistem pemerintahan memiliki departemen yang dipimpin oleh seorang menteri untuk membantu presiden. Adapun depertemen yang mengelola kemaritiman adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di awal pembentukan negara Indonesa, kementerian yang mengurusi perihal kemaritiman berganti-ganti nama, namun esensi tugas pokok dan fungsinya tetaplah sama, yakni mengelola kemaritiman di Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden Joko Wododo, membuat kebijakan “tol laut”. Kementerian Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastutik. Program kerjanya yang dianggap berhasil oleh presiden adalah penangkapan nelayan asing yang melakukan pencurian kekayaan laut Indonesia dan menghacurkan perahunya.

Ketiga, Kerajaan Majapahit menjadi produsen hasil pertanian seperti beras, lada, cengkih, pala, kapas dan kayu cendana yang diminati daerah lain. Oleh karena itu, tercipta perdagangan ke berbagai wilayah Nusantara hingga ke luar negeri. Distribusi perdagangan ke luar Pulau Jawa menggunakan angkutan laut dengan menggunakan perahu besar. Bila pada masa kerajaan, produk yang diperjualbelikan masih berupa hasil pertanian dan laut, maka di masa sekarang produk produk yang diperjualbelikan sudah beragam. Bukan lagi produk mentah hasil pertanian dan laut, namun sudah pada tataran perdagangan olahan hasil pertanian dan laut. Palawija seperti beras, jagung, dan singkong tidak lagi dijual mentah.

Akan tetapi, beras diolah dan diperdagangkan dalam bentuk tepung, sedangkan jagung diperdagangkan dalam bentuk makanan manusia, makanan ternak, dan ekstrak minyak jagung untuk kosmetik. Demikian pula hasil laut tidak dijual dalam bentuk ikan mentah dan ikan asin. Namun, berkembang menjadi olahan hasil laut siap saji seperti ikan tuna kemasan dalam kaleng. Ada juga olahan dari rumput laut seperti kripik rumput laut, dodol rumput laut, dan ekstrak rumput laut untuk kecantikan dan obat-obatan. Bahkan, dalam usaha kreatif tidak lagi mengolah produk laut, limbah dari olahan laut bisa menjadi produk unggulan untuk diperdagangan, misalnya kulit kerang diolah menjadi berbagai kerajinan, mulai dari aksesoris kecantikan, hiasan rumah, bahkan hiasan mebeler. Hasil ekspor produk usaha kreatif ini memberikan devisa kepada negara yang nilainya sangat besar.

Keempat, jaringan perdagangan makin meningkat, baik antardaerah maupun internasional. Perdagangan tradisional antardaerah seperti Pula Jawa, Malaka, Maluku juga semakin ramai. Pada tataran internasional, perdagangan antara Tiongkok, India, dan Arab juga makin intensif berniaga di wilayah Kerajaan Majapahit. Perdagangan lancar memperkuat perekonomian kerajaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sera menambah pendapatan kerajaan.

Sekarang ini, di tingkat regional sudah ada AFTA (ASEAN Free Trading Area) yakni perdagangan bebas produk local di kawasan ASEAN. Anggota AFTA adalah Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboaj. Sementara itu, di tingkat perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara sudah dimulai sejak tahun 2016, sedangkan di tingkat internasional di mulai pada tahun 2020.

Kelima, meningkatnya daya dukung perniagaan jalur laut, berupa adanya pelabuhanpelabuhan besar di kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Pada masa Kerajaan Majapahit banyak sekali pelabuhan penting, seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Kalimas, dan Pasuruan. Kerajaan Majapahit juga sudah mampu membuat perahu besar baik untuk armada tentara, armada perniagaan, dan perahu khusus kepentingan raja.

  1. Aspek Politik

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit yang bergelar Prabu Kertajasa Jayawardhana. Raden Wijaya memerintah Majapahit selama 16 tahun dan wafat pada tahun 1309.

Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya, Kalagemet. Ia bergelar Sri Jayanegara dan memerintah Majapahit antara tahun 1309-1328. Raja Jayanegara dibunuh oleh Rakryan Dharmaputra Winehsuka Tanca, seorang tabib yang dendam terhadap Jayanegara pada tahun 1328. Jayanegara kemudian digantikan oleh saudara perempuannya, Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani dan Rajadewi Maharajasa. Tribuwanatunggadewi dan Jayawisnuwardhani Maharajasa memerintah Majapahit pada tahun 1328-1350.

Pada pemerintahan Tribuwanatunggadewi, Gajah Mada yang saat itu memerintah Daha dan Kahuripan dinaikkan pangkatnya menjadi Mahapatih Amangkubumi karena ia berhasil meredam pemberontakan di Sadeng. Ia menggantikan Arya Tadah yang telah lanjut usia. Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya, yang dikenal dengan sumpah palapa.

Tribuwanatunggadewi memiliki putra yang bernama Hayam Wuruk, yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ibunya pada tahun 1350. Dengan bantuan Patih Amangkubhumi Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil membawa Kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya dengan menundukan seluruh wilayah Nusantara. Namun, Nusantara kembali pecah belah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat. Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing, seperti Kerajaan Cina, Ayodya (Siam), Champa, dan Kamboja. Hal itu terbukti sekitar tahun 1370-1381, Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina. Hal ini diketahui dari berita kronik Cina dari Dinasti Ming. Dari Paraton dan Nagarakrtagama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Kebijakan politik Kerajaan Majapahit dengan menjalin persahabatan dengan tetangga untuk memperkuat kerajaan, berbanding lurus dengan kebijakan politik luar negeri negara kita sekarang ini, yakni bebas aktif dalam kancah pergaulan di dunia internasional.

Tata susunan pemerintah hirarki pengklasifi kasian wilayah di Kerajaan Majapahit dibagi menjadi beberapa tingkat yakni; a) bhumi merupakan pusat kerajaan dan diperintah oleh maharaja; b) nagara setingkat propinsi yang dipimpin oleh rajya (gubernur), natha (tuan), bhre (pangeran atau bangsawan keluarga dekat raja), bhatara, wadhana atau adipati; c) watek sitingkat kabupaten yang dipimpin oleh temunggung atau wiyasa; d) setingkat di atas kecamatan atau kademangan dipimpin oleh lurah atau demang; e) wanua setingkat desa yang dipimpin oleh petinggi; f) kabuyutan setingkat lingkungan, padukuhan, dusun kecil yang dipimpin oleh buyut atau rama.

Pengklasifikasian pemerintahan berdasarkan wilayah pada jaman sekarang kita juga mengenal pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur, pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati, kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat, desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa/lurah. Sedang pemerintahan di atas kecamatan yang dulu disebut kawedanan, sekarang ini telah ditiadakan dalam struktur wilayah.

  • Aspek Sosial

Pada masa Kerajaan Majapahit, kehidupan sosial di masyarakat sudah tercipta kondisi tertib, aman, damai, dan tentram. Dengan adanya kitab kutaramanawa yang digunakan dasar hukum Kerajaan Majapahit. Peradilan dilaksanakan secara ketat, siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, tercipta ketertiban dan rakyat pun merasa aman. Kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Majapahit ditandai berkembanganya agama Hindu dan Buddha yang tumbuh bersama. Dengan kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi, seperti beragam candi dan karya sastra.

  • Ekonomi

Kemakmuran masyarakat Kerajaan Majapahit tercipta karena kehidupan dibidang ekonomi tumbuh baik. Pertanian dan perdagangan berjalan dengan lancar. Mata uang yang dipakai untuk perdagangan di Majapahit adalah mata uang gobog. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit meliputi daratan dan perdagangan laut yang luas. Hal ini membuat Majapahit menjadi kerajaan agraris dan maritim. Sebagai kerajaan agraris hasil utama adalah hasil pertanian seperti padi, lada, cengkih, pala, dan kapas. Sementara itu, di bidang maritim, Kerajaan Majapahit mengembangkan perdagangan hingga ke luar negeri. Hal ini terjadi karena keberhasilan dalam menjalankan kebijakan politik “mitreka satata”. Perdagangan yang dikembangkan adalah sebagai pedagang perantara yang membawa barang dagangan dari daerah satu ke daerah lainnya. Pada masa Kerajaan Majapahit banyak sekali pelabuhan penting seperti Canggu, Surabaya, Sedayu, Tuban, Kalimas, dan Pasuruan

  • Aspek kebudayaan

Kehidupan berbudaya pada masa Kerajaan Majapahit berkembang dengan baik. Hal ini ditandai dengan menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni berupa banguanan candi dan karya sastra.

Gambar 1.6 Jejak peninggalan budaya Majapahit: Searah jarum jam adalah 1) Candi Bajangratu; 2) Kitab Negarakertagama; 3) Candi Penataran.